Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi

TAP MPR:
TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
Undang-Undang:
UU 20/2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi
UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi
UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001
UU 11/1980 tentang Antisuap
UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003
UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang
UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN
UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003
UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana
UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)

Peraturan Pemerintah:
PP 71/2000 ttg peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi
Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD
Penjelasan Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD
PP No 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
PP No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

INPRES:
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
Inpres No. 4 Tahun 1971, Tentang Pengawasn Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah
Inpres No. 9 Tahun 1977, Tentan Operasi Tertib
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Inpres No 1 Tahun 1971, tentang koordinasi pemberantasan uang palsu

KEPPRES:
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang Timtastipikor
Keppres No. 12 Tahun 1970 tentang "Komisi 4"
Keppres No 80 Tahun 2003, tentang pedoman pengadaan barang jasa di instansi pemerintah
Keppres No 16 Tahun 2004, tentang perubahan keppres 80/2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa di instansi pemerintah
Keppres No. 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

PERATURAN PRESIDEN
Perpres No. 13 tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Militancies Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Perpres No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

SURAT EDARAN:
Surat edaran Jaksa Agung tentang percepatan penanganan kasus korupsi tahun 2004
Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang pengutamaan penanganana kasus korupsi
Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Tahun 2000
Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama Pemberantasan korupsi

---------
Konvensi Internasional
United Nations Conventions Agains Corruption
---------

Naskah uji material UU Korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi
----------

perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan pemohon Dawud Djatmijko
------------

Perkara No. 10/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dengan pemohon MHI dengan putusan tidak dapat diterima
-------------------
Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK Tahun 2001
-----------

Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK